KKP Dorong Transparansi dan Keberlanjutan Perikanan Lewat Sistem VMS

  

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan bahwa Vessel Monitoring System (VMS) atau Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) merupakan pilar penting dalam mendukung penangkapan ikan terukur (PIT) yang menjadi arah baru dalam pengelolaan sumber daya kelautan nasional.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono alias Ipunk, menjelaskan bahwa VMS berfungsi sebagai alat pantau real-time terhadap aktivitas kapal perikanan di seluruh wilayah perairan Indonesia. Teknologi ini terbukti efektif dalam mencegah praktik illegal fishing dan mengoptimalkan keberlanjutan stok ikan nasional.

“Pemanfaatan VMS sangat krusial untuk mencegah eksploitasi berlebih (over fishing), melindungi wilayah konservasi, dan menciptakan transparansi dalam aktivitas armada perikanan komersial kita,” ujar Ipunk dalam siaran resmi KKP, Selasa (13/5/2025).

Sementara itu, Plt. Dirjen Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, menegaskan bahwa sistem ini merupakan basis data penting dalam mengimplementasikan PIT berbasis zona penangkapan. Langkah ini memungkinkan kebijakan perikanan yang lebih adil, efisien, dan berbasis data saintifik.

“Dengan memanfaatkan data pergerakan kapal dari VMS, kami dapat mengatur distribusi armada ke wilayah yang sesuai kapasitas daya dukung laut. Ini cara kita untuk menjaga agar sumber daya laut tidak rusak akibat overfishing,” jelasnya.

Menurut Lotharia, integrasi VMS dengan sistem e-logbook dan pelaporan digital lainnya akan menciptakan ekosistem pemantauan perikanan yang komprehensif dan terukur, sekaligus mengurangi konflik di laut dan memastikan nelayan tradisional tetap terlindungi.

Dalam berbagai kesempatan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyebut bahwa kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) akan terus diperkuat dengan pendekatan berbasis teknologi, data, dan ekologi laut.

“Penangkapan ikan bukan semata ekonomi, tapi juga ekosistem. Kami mendorong semua pelaku perikanan menggunakan teknologi VMS agar sumber daya laut tidak punah dan anak cucu kita tetap dapat menikmatinya,” tegas Menteri Trenggono.

Sebagai bagian dari roadmap Transformasi Perikanan 2025–2045, KKP juga sedang mengembangkan dashboard pemantauan digital nasional berbasis VMS dan AIS (Automatic Identification System), serta bekerja sama dengan TNI AL dan Bakamla untuk memperkuat pengawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

Langkah KKP ini mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk asosiasi perikanan tangkap, LSM lingkungan, dan akademisi, yang menganggap penerapan VMS sebagai standar global dalam mewujudkan blue economy dan perikanan berkelanjutan.