Kembalinya Kedaulatan Pangan Indonesia
Jakarta - Warga Desa Kertamukti, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat menjadi saksi tonggak penting dalam sejarah pembangunan nasional. Pada awal 2026, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia telah kembali meraih status swasembada pangan, menandai berakhirnya ketergantungan terhadap impor pangan strategis, khususnya beras. Capaian ini bukan sekadar prestasi sektoral, melainkan fondasi utama bagi kedaulatan bangsa.
Momentum bersejarah tersebut diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan Nasional Tahun 2025 yang digelar di Desa Kertamukti, Karawang, Rabu (7/1/2026). Pada kesempatan itu, Presiden menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan kemenangan strategis bagi kemerdekaan Indonesia. "Hari ini kita telah mencatat suatu kemenangan yang penting. Saudara telah mencatat tonggak penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada 7 Januari 2026, saya Presiden Prabowo Subianto mengumumkan telah tercapainya swasembada pangan bagi rakyat Indonesia," tegas Presiden.
Tak dinyana, keberhasilan swasembada pangan 2025 diraih jauh lebih cepat dari target awal pemerintah. Jika sebelumnya ditetapkan empat tahun, realisasi swasembada justru tercapai hanya dalam satu tahun pemerintahan.
Mengacu pada Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, meningkat 13,36 persen atau 4,09 juta ton dibandingkan 2024. Angka ini melampaui kebutuhan domestik tahunan dan menghasilkan surplus sekitar 3,52 juta ton, sehingga Indonesia tidak melakukan impor beras konsumsi sepanjang 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. "Waktu saya dilantik saya beri target swasembada empat tahun. Terima kasih seluruh komunitas pertanian. Satu tahun kita sudah swasembada, satu tahun kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, satu tahun kita tidak tergantung bangsa lain," ujarnya.
Capaian ini mengingatkan kembali pada era swasembada beras 1984, ketika Indonesia memiliki cadangan beras 2 juta ton dan mendapat pengakuan dunia. Pada 1985, Presiden Soeharto bahkan menerima penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO) di Roma dan menyerahkan bantuan beras kepada negara-negara Afrika.
Lebih dari empat dekade kemudian, Indonesia kembali menempatkan diri sebagai bangsa yang mandiri pangan. Presiden Prabowo menyebut pencapaian ini sebagai kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. "Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, saya diundang panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan," ucap Presiden.
Strategi Terintegrasi
Adapun keberhasilan swasembada pangan tidak datang secara instan. Pemerintah menerapkan strategi produksi yang terintegrasi, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.
Di sisi intensifikasi, pemerintah memperkuat penggunaan benih unggul, pompanisasi, optimasi lahan, modernisasi irigasi, hingga peremajaan alat dan mesin pertanian (alsintan). Sementara itu, dari sisi ekstensifikasi, percepatan cetak sawah baru menjadi bagian penting dalam menambah luas tanam nasional.
Kebijakan krusial lainnya adalah reformasi tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, yang menyederhanakan 145 regulasi serta menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi hingga 20 persen.
Selain itu, pemerintah menjalankan kebijakan agresif penyerapan gabah petani. Perum Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini menjadikan pengadaan beras 2025 sebagai yang terbesar sepanjang sejarah.
Dampaknya, cadangan beras pemerintah melonjak hingga 4,2 juta ton pada Juni 2025 dan berada di kisaran 3,24 juta ton pada akhir tahun, meskipun sebagian telah disalurkan untuk pengendalian harga dan penanganan bencana.
Petani Sejahtera, Ekonomi Menguat
Capaian swasembada pangan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah, dengan rata-rata NTP 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir.
Di tingkat makro, sektor pertanian mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 10,52 persen pada triwulan I 2025, tertinggi dalam 15 tahun terakhir, sekaligus menegaskan peran strategis pertanian sebagai motor pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja kolektif lintas sektor. Baik seluruh anggota Kabinet Merah Putih hingga petani dan penyuluh pertanian di tingkat lapangan yang mewujudkan swasembada pangan tersebut. "Swasembada pangan bukan hanya dari kami, tapi dari sinergi seluruh putra anak bangsa," ujarnya.
Strategi lainnya yang mendorong ketahanan pangan adalah keputusan Indonesia menghentikan impor beras berdampak signifikan pada pasar global. Harga beras dunia tercatat turun tajam dari sekitar USD660 per metrik ton menjadi USD368 per metrik ton, atau turun 44,2 persen, seiring berkurangnya permintaan dari salah satu importir terbesar dunia.
Di sisi perdagangan, kinerja ekspor pertanian nasional juga menguat. Nilai ekspor pertanian periode Januari–Oktober 2025 mencapai Rp629,7 triliun, meningkat 33,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Keberhasilan pangan tidak berhenti pada beras. Sepanjang 2025, produksi jagung pipilan kering tercatat 16,11 juta ton, melampaui kebutuhan nasional 15,64 juta ton, dengan surplus sekitar 0,47 juta ton. Neraca Pangan Nasional memproyeksikan stok carry over jagung menuju 2026 mencapai 4,5 juta ton, cukup untuk hampir tiga bulan kebutuhan nasional.
Atas dasar itu, pemerintah memutuskan tidak melakukan impor jagung pada 2026. "Dengan kondisi stok dan produksi seperti ini, pemerintah sepakat tidak perlu melakukan impor jagung pada 2026,” ujar Deputi Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa.
Di Karawang, Presiden Prabowo juga menegaskan komitmen modernisasi dan hilirisasi pertanian dengan meninjau langsung inovasi teknologi pertanian, mulai dari alsintan otonom, drone pertanian, hingga penguatan hilirisasi komoditas strategis seperti gambir, yang dinilai memiliki keunggulan kompetitif global.
Satu hal, Presiden Prabowo kembali menegaskan, swasembada pangan adalah fondasi utama kedaulatan negara. "Tidak ada bangsa yang merdeka kalau makan tidak bisa tersedia untuk rakyat. Tidak mungkin bangsa itu merdeka kalau pangan tergantung bangsa lain," tegasnya.
