Pemulihan Konektivitas Pascabencana di Sumatra Capai Kemajuan Signifikan

Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak bencana di wilayah Sumatra, dengan mayoritas akses konektivitas kini telah kembali berfungsi dan mendukung mobilitas masyarakat.

Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan bahwa percepatan pemulihan konektivitas menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana.

“Konektivitas adalah urat nadi aktivitas sosial dan ekonomi. Dalam kondisi bencana, yang paling utama adalah memastikan akses tetap terbuka agar penanganan darurat, distribusi bantuan, dan mobilitas warga dapat berjalan. Kementerian PU hadir untuk memastikan konektivitas itu segera pulih,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Berdasarkan data Kementerian PU, sebanyak 107 ruas jalan nasional terdampak bencana telah kembali fungsional 100 persen, serta 43 unit jembatan telah beroperasi penuh. Pada jaringan jalan daerah, penanganan telah dilakukan terhadap 2.277 ruas jalan dari total 2.421 ruas terdampak atau sekitar 94 persen. Sementara itu, sebanyak 792 jembatan dari total 1.181 unit terdampak atau 67 persen juga telah kembali berfungsi.

Secara spasial, pemulihan konektivitas menunjukkan capaian positif di berbagai provinsi terdampak. Di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seluruh ruas jalan dan jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional, sehingga akses antarwilayah dapat kembali dilalui masyarakat.

Untuk mendukung percepatan pemulihan akses di lapangan, Kementerian PU membangun jembatan darurat sebagai solusi cepat konektivitas, antara lain jembatan Bailey dengan bentang hingga 30 meter dan kapasitas beban mencapai 30 ton, serta jembatan Armco yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Hingga pertengahan April 2026, sebanyak 36 unit jembatan Bailey telah terpasang di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penyediaan jembatan darurat tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga mobilitas masyarakat, khususnya pada wilayah yang akses jalannya terputus akibat bencana, sehingga distribusi logistik dan aktivitas ekonomi dapat segera pulih.

Dalam jangka menengah, Kementerian PU juga memperkuat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi melalui peningkatan anggaran, termasuk pada sektor Bina Marga yang naik sebesar Rp7,61 triliun, dari semula Rp14,29 triliun menjadi Rp21,90 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk penanganan longsoran serta rehabilitasi dan rekonstruksi ruas jalan nasional maupun jalan daerah di wilayah terdampak.

Penanganan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah melalui pendekatan build back better, yang tidak hanya memulihkan infrastruktur, tetapi juga meningkatkan ketahanan terhadap risiko bencana di masa mendatang.

“Kita tidak hanya memperbaiki, tapi membangun kembali dengan standar yang lebih kuat agar ke depan lebih tahan terhadap bencana,” kata Menteri Dody.

Kementerian PU juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta kementerian/lembaga terkait dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif, mulai dari proses identifikasi, verifikasi, hingga penentuan prioritas penanganan di lapangan.

Melalui berbagai upaya tersebut, Kementerian PU optimistis konektivitas di wilayah terdampak bencana dapat pulih sepenuhnya dan mendukung percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.