Wawali Tidore Tekankan Kepatuhan SOP dan Koordinasi Penanganan Pascagempa
Tidore - Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menekankan pentingnya koordinasi dan kepatuhan terhadap prosedur operasional standar (SOP) dalam penanganan pascabencana gempa bumi yang melanda Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
Hal tersebut disampaikan Laiman usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Ruang VIP Pemda Bandara Sultan Babullah, Ternate, Minggu (5/4/2026).
Menurut dia, rakor tersebut memberikan arahan teknis yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanganan pascabencana.
“Pada rakor ini, kita diberikan arahan oleh BNPB dan juga instansi terkait, apa yang seharusnya dilakukan untuk penanganan bencana ini, baik itu SOP yang harus ditaati oleh Pemda maupun instansi terkait, untuk saling mendukung, agar pelaksanaannya lancar dalam penanganan pasca bencana,” ujar dia.
Ia juga menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan tepat sasaran.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu segera menetapkan status darurat kebencanaan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan langkah-langkah penanganan berikutnya.
“Pemerintah Kota Tidore Kepulauan perlu untuk menetapkan situasi darurat kebencanaan, sehingga itu menjadi dasar penanganan berikutnya, karena itu adalah prosedur untuk semua pihak bisa berkolaborasi dan bekerja sama melakukan penanganan pasca bencana secara bersama,” tegas dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa proses pendataan kerugian material akibat bencana masih akan dilakukan melalui tahapan evaluasi dan asesmen agar menghasilkan data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, juga mengingatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus memperkuat koordinasi dan semangat gotong royong dalam penanganan bencana.
“Pak Wagub menyarankan kepada kami semua untuk senantiasa berkoordinasi, bergotong royong, karena itu menjadi inti dari kegiatan kemanusiaan, dan sudah merupakan karakter masyarakat serta Pemerintah Indonesia untuk melakukan penanganan dalam segala hal, termasuk juga kegiatan bencana ini, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik,” kata dia.
Rakor tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia dalam mencermati dampak gempa bumi yang terjadi pada Kamis (2/4/2026) di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara.
