HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

 


Menkomdigi Dorong Keterampilan Inklusif Hadapi Dunia Kerja 2030

 


Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa transformasi digital dan perkembangan teknologi global tidak secara otomatis membawa manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Tanpa kebijakan pengembangan keterampilan yang inklusif, perubahan dunia kerja justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial.


Hal tersebut disampaikan Meutya dalam sesi Crisis or Opportunity? Skills for a 2030 Workforce di Indonesia Pavilion, World Economic Forum (WEF) 2026, Davos, Swiss, Selasa (20/1/2026).


Menurut Meutya, tantangan utama dunia kerja saat ini bukan semata hilangnya lapangan pekerjaan, melainkan kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan ekonomi masa depan.


“Pekerjaan tidak benar-benar hilang. Yang berubah adalah keterampilan. Jika negara gagal menyiapkan warganya secara merata, transformasi teknologi justru akan meninggalkan banyak orang di belakang,” ujarnya.


Meutya mengutip Future of Jobs Report World Economic Forum yang memproyeksikan terciptanya sekitar 170 juta pekerjaan baru secara global hingga 2030, meskipun sekitar 92 juta peran lama akan tergeser. Kondisi tersebut menuntut proses reskilling dan upskilling dalam skala besar agar peluang kerja baru tidak hanya dinikmati kelompok tertentu.


Sebagai negara demokrasi besar dengan lebih dari 230 juta pengguna internet dan populasi muda yang dominan, Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan transformasi digital. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan jika investasi keterampilan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.


Generasi muda, perempuan, pekerja sektor informal, dan kelompok dengan akses terbatas harus menjadi bagian dari agenda keterampilan nasional. Inklusi bukan tambahan, tetapi syarat utama agar transformasi digital menghasilkan keadilan sosial,” tegas Meutya.


Menkomdigi menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia memprioritaskan pengembangan keterampilan digital, pembelajaran sepanjang hayat, serta kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Pendekatan ini diarahkan agar kemajuan teknologi mampu meningkatkan mobilitas sosial dan memperkuat daya saing nasional.


“Keterampilan digital harus berjalan seiring dengan kemampuan manusia seperti berpikir kritis, adaptasi, dan kolaborasi. Di situlah masa depan kerja ditentukan,” jelasnya.


Menutup pernyataannya, Meutya menegaskan bahwa dekade ini akan menjadi periode penentu arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia.


“Pilihan kebijakan hari ini akan menentukan apakah transformasi digital menjadi jalan naik kelas bersama, atau justru memperlebar ketimpangan. Indonesia memilih menyiapkan seluruh warganya agar siap menghadapi perubahan,” pungkasnya.


Sesi diskusi tersebut turut menghadirkan Founder dan CEO AI Academy Asia Bolor Erdene Battsengel serta CEO dan Co-Founder Teach For All Wendy Kopp. Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan dalam membangun ekosistem keterampilan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masa depan.